Jokowi Batalkan Vaksinasi Berbayar Vaksin Gotong Royong Tanggungan Pengusaha Gratis untuk Karyawan

SURYA.co.id |  SURABAYA - Presiden Joko Widodo secara tegas membatalkan rencana vaksinasi Covid-19 berbayar yang disalurkan melalui PT Kimia Farma Tbk.

Keputusan tersebut diambil  setelah pemerintah memperoleh masukan dan respons masyarakat dan stakeholder terkait yang memberikan tinjauan kritis sejak kemunculan rencana program tersebut.

Artinya, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 selama ini hingga mencapai Herd Immunity, akan dilakukan secara gratis.

“Presiden telah memberikan arahan secara tegas yang disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut,” ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dalam keterangannya melalui Channel YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7/2021).

Termasuk dengan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 gotong royong pada tingkat perusahaan-perusahaan, lanjut Pramono Anung, akan tetap disalurkan kepada para karyawannya melalui perusahaan.

“Perusahaan yang akan membayar seluruh karyawan yang ada, sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu Gotong Royong atau yang sudah berjalan, digratiskan dari pemerintah,” tuturnya.

Sementara itu, Pramono Anung juga mengimbau pada seluruh pejabat lembaga kementerian terkait untuk senantiasa mengaktifkan kesadaran sense of crisis terhadap kondisi kedaruratan pandemi Covid-19 yang saat ini masih berlangsung PPKM Darurat.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo melarang kepala ataupun pejabat lembaga di tingkat kementerian untuk melakukan perjalanan ke luar negeri.

Kecuali kepala dan pejabat Kementerian Luar Negeri (Kemenlu-RI), karena hal itu adalah salah satu bagian dari bidang tugasnya.

“Yang lainnya, kalau ada hal yang bersifat khusus, harus ada izin secara langsung dari Presiden,” jelasnya.

Selain itu, melihat tingginya angka masyakarat yang melakukan isolasi mandiri (Isoman) sebagai cara untuk memulihkan diri dari paparan Covid-19 di samping pelayanan fasilitas kesehatan (Fasyankes); rumah sakit (RS), pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), dan klinik.

Pramono Anung mengimbau kepada seluruh lembaga kementerian terkait dan pemerintah regional maupun daerah, untuk menyiapkan layanan penunjang yang memfasilitasi keperluan masyarakat yang sedang Isoman. 

Seperti lokasi khusus untuk melakukan isoman berkapasitas 300-500 orang pasien, maupun penyediaan logistik atau perbekalan selama masyarakat menjalani isoman.

“Untuk itu dibuat secara baik dipersiapkan, dan kemudian pemerintah bertanggung jawab untuk seluruh isoman yang bergabung gitu,” pungkasnya.

Share this post