Data Bansos Sleman Semrawut Warga Meninggal Masih Terdaftar

Yogyakarta, CNN Indonesia --

Bupati Sleman, DI Yogyakarta, Kustini Sri Purnomo menemukan sederet persoalan pada penyaluran bantuan sosial (bansos) di wilayahnya. Salah satunya ialah penerima manfaat yang ternyata sudah meninggal dunia.

Warga meninggal tersebut namanya masih terdaftar sebagai penerima manfaat bansos Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 3.

"Tadi kita temukan ada yang ternyata sudah meninggal dan sudah dicek sampai ke makamnya," kata Kustini usai memimpin rapat terbatas dengan pendamping PKH, Selasa (31/8).

Selain itu, dari laporan para pendamping, Kustini menemukan kasus penerima manfaat PKH lainnya yang sudah pindah tempat tinggal. Data meleset macam ini paling banyak muncul di wilayah Kecamatan Depok.

"Ada data yang tidak sesuai lain yang harus segera dibenahi," lanjut dia.

Permasalahan lain terkait penerima manfaat yang tidak memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau banyak KKS yang tidak padan dengan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Dari Kecamatan Sleman, Kustini menerima laporan 134 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak ditemukan di data surat perintah pencairan dana (SP2D), serta 23 KPM yang tidak memiliki kartu keluarga sejahtera (KKS) sembako.

"Untuk data yang salah saya minta agar bisa diperbaiki secara berjenjang sesuai prosedur laporan," tegasnya

Bukan cuma masalah data, persoalan lain yang ia temukan adalah pada akses mencetak kartu KKS. Kata Kustini, bank yang ditunjuk sebagai penyalur bansos PKH di Sleman selama ini belum bisa melayani cetak kartu.

"Ini sebenarnya teknis yang tentu mengganggu dan merugikan masyarakat. Dalam waktu dekat akan saya komunikasikan dengan pihak terkait agar bisa mempermudah masyarakat," ucapnya.

Mendengar serangkaian masalah itu, dirinya meminta Dinas Sosial dan instansi terkait segera menindaklanjutinya dengan melakukan verifikasi ulang.

Tak lupa, ia mengingatkan para pendamping PKH agar tak bertindak nekat memotong nilai bantuan. "Saya juga tekankan agar jangan ada yang nakal. Karena itu hak rakyat ya harus untuk rakyat. Jangan ada potongan dengan alasan apapun. Saya tidak mentolelir tindakan seperti itu," pungkasnya.

Infografis - Gaduh Data Bansos Anies-Risma. (Foto: CNN Indonesia/Astari Kusumawardhani)

Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Dinas Sosial mengakui ada biaya penyaluran 70.488 paket bansos bagi warga yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Tarif bagi setiap penyaluran paket mencapai Rp5 ribu. Pihak Dinas Sosial juga dikenakan tarif untuk kendaraan sebesar Rp400 ribu per hari.

"Jadi kita bayar tim penyalur sebesar Rp5 ribu per paket untuk diantarkan paket ke rumah-rumah warga," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinsos Makassar, Rusmayani Majid, Senin (30/8).

Jalur distribusinya, ungkap dia, adalah dimulai dengan setiap lurah mengirimkan kendaraannya ke Bulog. Setiap kendaraan itu kemudian dicatat jumlah muatan paket bansosnya.

Setiap paket diantarkan ke kelurahan yang kemudian dicek kelayakannya.

"Tapi, sebelum disalurkan camat akan buat berita acara ke lurah. Dan lurah akan meneruskan ke petugas penyalur bansos," paparnya.

(kum/mir/arh)

[Gambas:Video CNN]